Moral Pejabat Moral Bangsa

   Pada tanggal 7 Desember 2012, Andi Mallarangeng mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Seluruh media di Indonesia menyiarkan berita ini, karena kasus yang di hadapi beliau adalah salah satu kasus yang cukup menggemparkan Indonesia yaitu kasus korupsi proyek Hambalang.

   Andi M. mengundurkan diri setelah Komisi Pemberantasan Korupsi meningkatkan statusnya menjadi tersangka pada kasus dugaan korupsi proyek Hambalang tersebut. Langkahnya untuk mengundurkan diri rupanya mendapat banyak pujian dari berbagai kalangan.

   Seperti yang kita ketahui bawha, sekarang ini banyak pejabat negara yang tersandung berbagai macam kasus namun masih saja tidak mau mundur dari jabatannya dengan berbagai alasan. kita lihat saja,mulai dari pejabat pemerintah yang paling tinggi sampai yang paling kecil ketika terlibat kasus bukannya secara sadar untuk mempermudah proses penyidikan, namun karena jabatannya membuat perdebatan dimana-mana.

   Kode Etik yang dimiliki setiap pejabat tentu tidak jauh berbeda satu sama lain. ketika kode etik itu dipenuhi, saya yakin dengan seyakin-yakinnya tidak bakal ada pejabat yang di beritakan dengan hal-hal yang berbau negatif.

    Salah satu contoh yang sedang panas sekarang ialah bupati Garut Aceng, yang menikahi seorang gadis dibawah umur dan hubungan sebagai seorang suami dan seorang istri tidak bertahan lama, hanya perlu 4 hari saja, seorang pejabat negara ini dengan mudah menceraikan istri yang baru dinikahinya dengan alasan yang tidak masuk di akal.

   Entah apa yang dipikirkan oleh pejabat negara ini sampai jabatan yang di embannya tidak mau dilepaskan, bagi rakyat, Pejabat Negara merupakan seseorang yang dapat (harus) memberikan contoh yang baik di tengah krisis moral yang sedang dihadapi bangsa.

    Dari Banyaknya kasus yang menimpa pejabat negara, tanpa disadari hal ini merupakan cermin moral bangsa yang sedang bermasalah, bagaimana negara ini bisa maju kalau dipimpin oleh orang-orang yang tidak memiliki nilai moral yang baik.

   

    Maka dari itu sebenarnya diperlukan proses yang ketat untuk pemilihan seorang pejabat negara, namun siapa sajakah yang dapat dikatakan sebagai seorang pejabat negara, hal ini dapat di lihat dari Definisi Pejabat Negara sendiri berdasarkan Pasal 1 UU 9/2010, Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang. lalu siapa saja kah meraka yang dapat dikatakan sebagai pejabat negara beradasarkan definisi diatas, hal ini dapat kita lihat dari susunan berikut ini:

1. Presiden;
2. Wakil Presiden;
3. Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR);
4. Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
5. Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
6. Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
7. Ketua dan Wakil Ketua serta Hakim Mahkamah Agung (MA);
8. Ketua dan Wakil Ketua serta Hakim Mahkamah Konstitusi (MK);
9. Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota Komisi Yudisial (KY);
10. Menteri dan pejabat setingkat menteri beserta wakilnya;
11. Pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara dan wakilnya;
12. Pemimpin lembaga pemerintah non kementerian dan wakilnya;
13. Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan
14. Ketua DPRD provinsi/kabupaten/kota

    Mereka lah yang akan membawa negara ini entah kemana, jika saja setiap lini pejabat tersebut bermasalah, entah itu masalah pribadi atau masalah yang bersangkutan dengan urusan negara.

    Tetapi tidak bisa kita pukul rata bahwa negara ini memiliki pejabat yang rusak moralnya, masi banyak juga pejabat yang selalu menjaga amat yang di berikan kepadanya. semoga saja hal ini benar adanya. amien

   

    Dalam tulisan ini ingin saya sampaikan pada tulisan ini ialah, para pajabat sebaiknya memiliki moral yang baik dan itikat baik dalam membangun bangsa ini, keputusan yang diambil oleh Andi M, merupakan contoh bahwa pejabat negara yang sudah semestinya bertindak cooperative dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan negara.