STTP dan Pembubaran Kegiatan di Jawa Timur

https://www.viva.co.id/berita/nasional/1068384-deklarasi-ganti-presiden-polisi-memang-sandiaga-mau-tanggung-jawab

(pokok pembahasan adalah berita pada link diatas)

Agak sedikit tergilitik, mungkin itu judul yang tepat bagi saya untuk merespon pernyataan seorang polisi yang telah digaji salah satunya bersumber dari pajak masyarakat (MAKAN DARI UANG RAKYAT), agar apa yang saya tulis ini seusai dengan apa yang selalu ditanyakan dalam kolom status “apa yang sedang anda pikirkan” . agar sedikit memuat informasi berharga pembahasan kita fokuskan pada STTP, sedikit kita bedah terkait UU Nomor 2 tahun 2012 Tetang Kepolisian Negara RI dangan turunannya pada PP 60 tahun 2017 Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.

1.    Apakah itu STTP dan Kapan itu diperlukan

2.    Apakah persyaratanya

3. Hal apa sajakah yang dapat mengakibatkan kegiatan dapat dibubarkan walaupun sudah terdapat STTP

Untuk menjawab hal-hal tersebut sangatlah jelas, diatur dalam peraturan perundang-undangan, bagai saya seorang awam, ketika mendapatan jawaban sorang polisi yang setiap hari berkutat dengan hal-hal berkaitan sebagaimana diatas, sangat tidak masuk diakal layaknya jawaban seorang anak kecil yang tidak pernah belajar dan tidak bekerja di bidang tersebut. Kepolisian yang memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) huruf K UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepolisian dimana Kepolisian diberikan kewenagan untuk mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat. Kata kuncinya adalah pelayanan masyarakat.

1.       Apakahkah itu STTP dan Kapan itu diperlukan?

STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) adalah pernyataan tertulis dari pejabat polri yang berwenang yang telah menerima pemberitahuan secara lengkap dari penyelenggara kegiatan politik. Bentuk Kegiatan umum dimaksud meliputi:

a. keramaian;

b. tontonan untuk umum; dan

c. arak-arakan di jalan umum.

Serta kegiatan lain yang dapat yang dapat mengakibatkan/membahayakan keamanan umum.

Terhadap hal tersebut maka setiap kegiatan diperlukan izin, bukti ijin tersebut adalah dengan dikeluarkannya STTP. Selain itu, ada juga yang berkaitannya dengan kegiatan politik. Kegiatan politik tersbsebut adalah:

a. kampanye pemilihan umum;

b. pawai yang bermuatan politik;

c. penyebaran pamflet yang bermuatan politik;

d. penampilan gambar atau lukisan yang bermuatan politik yang disebarkan kepada umum; dan

e. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2.       Apa saja persyaratannya?

Persyaratan yang ini perlu diulas juga, karena ini muerpakan salah satu ketentuan yang dapat mengakibatkan tidak dikeluarkannya STTP tersebut. Untuk mengajukan STTP, pemohon wajib untuk melengkapi hal-hal sebagai berikut:

a.   tujuan dan sifat kegiatan;

b.   tempat dan waktu penyelenggaraan;

c.   jumlah peserta atau undangan; dan

d.   penanggung jawab kegiatan.

Permohonan izin sebagaimana dimaksud harus melampirkan paling sedikit:

a.   daftar susunan panitia penyelenggara;

b.   persetujuan dari penanggung jawab tempat kegiatan;

c.   rekomendasi dari instansi atau organisasi terkait; dan

d.  peryataan tertulis dari penyelenggara yang menyatakan kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan atau kesopanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*diatur dalam pasal 7 PP 60 tahun 2017

Terhadap seluruh kelengkapan perysaratan pengajuan STTP tersebut, Kepolisan melakukan penelitian administrasi untuk memeriksa kelengkapan, jika tidak lengkap kepolisian meminta kepada pemohon untuk dapat dilengkapi. Dan apabila telah lengkap pihak kepolisian akan tanda bukti penerimaan dan akan berkoordinasi dengan instansi terkait dan pihak lain untuk memastikan tidak terdapat masalah jika dikeluarkannya STTP tersebut. Apabila berdasarkan hasil koordinasi terdapat permasalahan maka STTP tidak dapat diterbitkan dan disertai dengan alasannya.

*pasal 9

*Ketentuan lebih detailnya terdapat pada peraturan Kapolri dan Juklak Kapolri No Pol : Juklak / 28 / VII / 1991 tentang penyelenggaraan Perizinan. Dan Juklak Kapolri No Pol : Juklak /02/XII/1995 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat

3.    Hal apa sajakah yang dapat mengakibatkan kegiatan dapat dibubarkan walaupun sudah terdapat STTP

1.       Ketika pelaksanaan kegiatan tidak sesuai perizinan

2.       Ketika timbul ganguan keamanan dan ketertiban masyarakat

Dapat kita lihat, bahwa  kegiatan yang dimaksud dalam berita adalah kegaitan yang tidak memenuhi kedua unsur tersebut, sedangkan polisi telah bertindak dengan berdasarkan adanya STTP dari kelompok lain sehingga pembubaran dilakukan oleh kepolisian.

Dalam hal ini seharusnya kepolisian telah melakukan penelitian dan koordninasi sebagaimana diatur dalam PP 60 tahun 2017 Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya seperti yang telah diulas diatas.

Selain itu, pihak kepolisan telah melakukan penindakan diluar standar sebagaimana diatur Juklak Kapolri No Pol: Juklak / 28 / VII / 1991 tentang penyelenggaraan Perizinan. Dan Juklak Kapolri No Pol : Juklak /02/XII/1995 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.

Come on, kembalilah ke hittah polisi untuk memberikan pelayanan, ingat kalian makan dari kantong dan keringat masyarakat.